Skip to main content

Posts

Jurnal Review 3

JURNAL REVIEW 3 Tema : Kinerja Lembaga Keuangan Judul : Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Wilayah Jabotabek Oleh : Wardoyo dan Hendro Prabowo A. Latar Belakang Masalah Sungguh sebuah harapan yang ideal. Namun harus realistis dengan kenyataan bahwa LKM memiliki beban berat dengan dirinya sendiri maupun ketika berhadapan dengan lingkungan eksternal. Secara internal, LKM masih berkutat juga dengan masalah manajemen, pengembalian kredit, dan lainlain. Secara eksternal, harus berhadapan dengan berbagai kekuatan dan kepentingan agar dapat tetap survive di tengah situasi yang masih abu-abu. Mengenai ukuran suatu LKM dalam pengertian jumlah dana yang dikelola, jumlah staf, jumlah klien, dan semacamnya harus menjadi besar karena biaya operasional suatu LKM relatif besar sementara nilai kredit dan simpanan yang dilayani mikro karenanya untuk dapat survive LKM harus memiliki outreach yang besar dan ini berarti kelembagaan suatu LKM juga harus b...

Jurnal Review 2

JURNAL REVIEW 2 Tema : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Judul : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SEBAGAI SALAH SATU PILAR SISTEM KEUANGAN NASIONAL : UPAYA KONKRIT MEMUTUS MATA RANTAI KEMISKINAN Oleh : WILOEJO WIRO WIJONO A. Latar Belakang Masalah Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak terlepas dari perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peranan UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Kinerja UMKM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan besaran Produk Domestik Bruto yang diciptakan UMKM dalam tahun 2003 mencapai nilai Rp 1.013,5 triliun (56,7 persen dari PDB). Jumlah unit usaha UMKM pada tahun 2003 mencapai 42,4 juta, sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini tercatat 79,0 juta pekerja. Pertumbuhan PDB UMKM periode 2000 – 2...

Jurnal Review 1

JURNAL REVIEW 1 Tema : SOLUSI MASALAH KEUANGAN PENDUDUK PEDESAAN Judul : FENOMENA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN Oleh : RACHMAT HENDAYANA dan SJAHRUL BUSTAMAN A. Latar Belakang Masalah Pembangunan ekonomi pedesaan sebagai bagian integral dari Pembangunan Ekonomi Nasional, keberhasilannya banyak di sokong oleh kegiatan usahatani. Hal itu merujuk fakta, sebagian besar masyarakat di pedesaan menggantungkan hidupnya dari kegiatan usahatani. Oleh karena itu tidak mengherankan, kegiatan usahatani sering dijadikan indikator pembangunan ekonomi pedesaan. Di dalam praktek usahatani, diperlukan inovasi teknologi guna mendorong peningkatan produktivitas dan produksinya. Kelemahan petani justru pada adopsi inovasi teknologi yang relatif rendah sebagai dampak penguasaan modal usahatani yang lemah. Untuk mengatasi kekurangan modal usahatani, petani biasanya mengusahakan tambahan modal dari berbagai sumber dana baik dari lembaga keuangan formal (perbankan) maupun...

Ketahanan Nasional

Definisi Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh berlandaskan Pancasila, UUD 45 dan Wawasan nusantara. Kesejahteraan adalah kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata rohani dan jasmani. Keamanan adalah kemampuan bangsa Indonesia melindungi ...

Wawasan Nusantara

Latar belakang dan proses terbentuknya wawasan nusantara setiap bangsa Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 . Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia , karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia memandang tanah airnya beserta lingkungannya. Cara pandang itu biasa dinamakan wawasan nasional. Sebagai contoh, Inggris dengan pandangan nasionalnya berbunyi: "Britain rules the waves". Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya. ...

Pasal 28 UUD 1945

Pasal 28A ayat 1 “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Negara adikuasa seperti Amerika selalu meneriakkan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap kali mereka hendak menekan Rusia atau RRC atau negara non Barat lain. AS hendak menunjukkan pada seluruh dunia "lihat, mereka lebih buruk daripada AS, mereka tak mengindahkan HAM, padahal semua orang beradab setuju penegakkan HAM adalah mutlak." Apakah serangan ini sahih? Mari kita analisa. Apa itu HAM? HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu. Contoh-contoh hak asasi manusia antara lain : § Hak untuk hidup. § Hak untuk memperoleh pendidikan. § Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain. § Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. § Hak untuk mendapatkan pekerjaan. Dari semua hak tersebut hak untuk hidup adalah yang pertama dan terpenting. Tanpa kehidupan semua hak lain akan jadi tak bernilai. Ketika seseorang tak bisa hidup semua hak lain secara ...